KETUA SENKOM SULSEL

bersamaJajaran Pengurus provinsi sulsel

MUNAS SENKOM KE 2

Munas Senkom yang dilaksanakan mulai 6-7 Juni 2012 di Gedung Pertemuan Masjid AT-Tin TMII Jakarta Timur yang terdiri dari 32 perwakilan Provinsi dan 485 kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Bersama Kapolres

Pengurus senkom prov.sulsel dengan Kapolres pinrang AKBP. Heri Trimaryadi.

PESERTA RAKER DI MAPOLDA

Rapat Koordinasi ini dilaksanak pada hari senin tanggal 26 nopember 2012 dan sebagai pembicara yaitu Kasubdit Kerma Polda sulsel,Bpk AKBP.Drs.Muh.Arwin MM dan dihadiri oleh Ketua Senkom sulsel Bpk Ir.Usman Jarre .

LATIHAN MENEMBAK

Latihan Menembak oleh jajaran Polres Luwu melibatkan beberapa personil Senkom Kab.luwu.

GIAT SENKOM

Segenap Anggota Senkom Mitra Polri Sulawei Selatan menghadiri Rapat Koordinasi di Mapolda Sulselbar, mengenai tindak lanjut Nota kesepahaman (MoU)

KAPOLDA BERKUNJUNG

Kaplda sulselbar bpk Irjen Pol Mudji Waluyo mengunjung Kab.Enrekang .

PENGURUS SENKOM PROV SULSEL

Senkom Mitra Polri harus menjadi contoh di tengah masyarakat, utamanya dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)..

RAMAH TAMAH

ACARA RAMAH TAMAH DENGAN JAJARAN POLRI POLRES SOPPENG SULSEL

Selasa, 31 Juli 2012

PERLU DIPERHATIKAN


Perampok Berpura-pura Akan Membeli Rumah, Bius dan Kuras Harta Pemilik Rumah

Komplotan perampok berhasil membawa kabur uang dan perhiasan seorang wanita yang akan menjual rumahnya. Korban bernama Farida Nurhayati, 56 tahun, dibius oleh dua orang yang berpura-pura akan membeli rumahnya.

Menurut keterangan korban, kejadian pembiusan dan perampokan tersebut terjadi pada Minggu (29/7/2012) lalu. Pelakunya dua orang, yang mengaku bernama Leni dan Anton.

Awalnya, korban menemui kedua pelaku di restoran Crystal Jade di Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Korban menemui pelaku, karena pelaku menyatakan berminat untuk membeli rumah korban di Taman Duren Sawit, Jakarta Timur, yang akan dijual.

Korban diajak makan pelaku. Seusai makan, korban merasa mengantuk. Setelah itu pelaku mengajak korban untuk ke rumah pelaku yang disebutkan di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Korban lalu diminta naik ke mobil pelaku, mobil Honda CRV warna hitam. Di dalam mobil itu, korban langsung tertidur. Korban baru sadar kembali esok harinya, Senin (30/7/2012) pagi, dan sudah berada di RS Fatmawati. Barang-barang korban pun sudah hilang, yakni uang tunai Rp 12 juta, empat telepon seluler, sepasang giwang bermata berlian, dua buah cincin emas, satu kalung emas, dan dua lembar deposito Bank BCA dan Citybank.

Senin, 30 Juli 2012

Perwira Calo Polisi Ditangkap


NUSANTARA - SULSEL
Rabu, 25 Juli 2012 , 02:29:00

MAKASSAR – Sindikat calo (makelar) penerimaan siswa kepolisian di Polda Sulsel terbongkar. Kasus yang mencoreng korps baju cokelat itu datang dari internal kepolisian setempat.

Empat nama yang ditangkap dan resmi dijadikan tersangka itu, seorang di antaranya adalah perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) yakni AKP Samino. Staf di Biro SDM Polda Sulsel ini dibantu istrinya dan seorang polisi berpangkat Aipda (Safruddin) serta PNS di Polda berinisial I. Modus calo yang diduga juga melibatkan perwira menengah dan tinggi ini terbongkar Rabu (18/7).

Terbongkarnya sindikat calo penerimaan siswa di institusi kepolisian ini terjadi Rabu, 18 Juli. Saat itu, pengawas ujian memergoki salah seorang peserta ujian calon siswa bintara membawa kunci jawaban. Kunci jawaban soal tersebut ditempel di papan alas yang digunakan saat ujian.

Panitia penerimaan calon siswa polisi kemudian mencocokkan jawaban tersebut dengan kunci jawaban yang asli. Hasilnya, kunci jawaban tersebut sama dengan yang ada dalam jawaban itu. Pihak panitia dibantu Ditreskrimkhus dan Bidang Propam Polda Sulsel pun akhirnya melakukan pengembangan.

Pada Minggu, 22 Juli, pengembangan mengarah kepada rumah oknum AKP Samiono yang juga staf Biro SDM Polda ini. Dalam rumah yang alamatnya masih dirahasiakan itu, ditemukan seorang oknum polisi (Aipda Safruddin) dan PNS staf pelayanan masyarakat Polda Sulsel berinisial I sedang berada di rumah tersebut.

Dalam penyelidikan ini, dugaan percaloan terungkap. Calon bintara menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp130 juta. Total uang mencapai Rp260 juta. Akhirnya, mereka (tiga orang) diamankan petugas kepolisian. "Mereka adalah seorang berpangkat Aipda, seorang PNS, dan istri oknum perwira (AKP Samiono). Dalam pemeriksaan 1x24 jam statusnya sudah dinaikkan menjadi tersangka," ujar Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Chevy A Sopari, di aula Polrestabes Makassar, Selasa (24/7).

Saat itu, AKP Samiono sendiri sedang berada di Sukabumi, untuk mengantar calon siswa kelompok Akpol. "Namun yang bersangkutan diminta kembali untuk diamankan," papar, mantan Wadirlantas Polda Sulsel ini. Informasi lain yang beredar, kalau oknum perwira tersebut ditangkap di Jakarta.

Belum ada konfirmasi langsung ke AKP Samiono. Sampai malam tadi, pihak Polda belum memberikan izin kepada wartawan untuk konfirmasi langsung.

Chevy A Sopari menambahkan, selama pemeriksaan dilakukan, penyidik memastikan jika yang bersangkutan terbukti bersalah. Mereka akan dijerat Pasal 5 dan 11, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Kasusnya seperti itu. Untuk jelasnya belum bisa disampaikan. Kasusnya masih terus dikembangkan. Penyidik berusaha mengungkap dan membuktikan jaringan-jaringan sindikat calo penerimaan siswa kepolisian itu. Apakah masih ada atau tidak. Kalau dijelaskan lebih jauh, takutnya perkara ini akan bias," paparnya.

Bagaimana dengan status peserta tersebut" Diakuinya, mencuatnya kasus tersebut otomatis peserta yang terbukti itu langsung didiskualifikasi. "Otomatis didiskualifikasi atau dinyatakan gugur dalam penerimaan siswa tersebut," paparnya.

Chevy A Sopari tidak membantah adanya permohonan penangguhan penahanan terhadap seorang tersangka. Tersangka yang dimaksud yakni, istri AKP Samiono. "Iya. Surat permohonan untuk penangguhan penahanannya ada. Tapi, belum ada realisasi sampai saat ini. Suratnya itu dimasukkan keluarga mereka," bebernya.(abg/sil)




NASIONAL - HUMANIORA
Senin, 30 Juli 2012 , 19:11:00

JAKARTA--Markas Besar Polri kembali mengingatkan masyarakat bahwa untuk tahap seleksi penerimaan calon siswa bintara di Sekolah Polisi Negara (SPN) maupun di Akademi Kepolisian (Akpol) tidak dipungut biaya apapun.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak tertipu oleh oknum-oknum tertentu dari luar maupun dalam kepolisian yang memungut biaya dengan janji akan meloloskan calon siswa bintara dalam tahap seleksi.

"Kita selalu mengatakan setiap seleksi kita pasang pengumuman juga spanduk termasuk online, kita sampaikan bahwa masuk polisi gratis. Kalau ada masyarakat coba-coba bayar itu keliru," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Komisaris Besar Agus Rianto di Jakarta, Senin (30/7).

Agus meminta masyarakat berkaca pada kasus SPN Batua, Sulsel dimana oknum anggota kepolisian memungut biaya dari dua calon siswa dengan meminta bayaran masing-masing Rp 150 juta. Jika membayar uang tersebut, maka si calon siswa akan mendapatkan lembar jawaban yang belum tentu benar. Agus minta masyarakat tidak terkecoh seperti kejadian di Sulsel tersebut.

Menurutnya, tak ada satu pun panitia dalam tahap seleksi penerimaan yang dapat meloloskan calon siswa bintara dalam ujian yang dijalankan. Oleh karena itu, masyarakat jangan tergiur oleh yang mengaku memiliki kewenangan untuk meluluskan calon siswa.

"Ini kerja tim seleksi. Sangat sulit mengatakan panitia bisa bantu. Sekarang kita istilahkan orang-orang tersebut menembak di atas kuda lari. Mengadu keberuntungan. Kalau lulus aman, kalau tidak lulus kembalikan. Jadi jangan percaya masuk polisi bisa lulus kalau bayar sekita. Itu bohong," tegasnya.(flo/jpnn)

NASIONAL - HUKUM
Senin, 30 Juli 2012 , 18:56:00

JAKARTA - Markas Besar Polri menyatakan akan terus menelusuri keterlibatan oknum kepolisian lainnya sebagai calo dalam penerimaan siswa baru di SPN Batua, Sulawesi Selatan. Menurut, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Agus Rianto, saat ini baru ditetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut yaitu Akp SAM, Aipda SAP, dan pegawai negeri sipil di Polda Sulsel, S.

"Kasus ini diketahui ketika dilaksanakan ujian Bahasa Indonesia pengawas melihat calon siswa menyontek di papan. Hal tersebut langsung dilakukan tindak lanjut. Ditemukan beberapa calon siswa yang memiliki kunci jawaban serupa. Itu terjadi Kamis 19 Juli lalu. Diduga mereka dapat kunci jawaban dari panitia," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta, Senin (30/7).

Dugaan tersebut benar. Agus menyebutkan kunci jawaban memang didapat calon siswa bintara dari AKP SAM, yang juga menjadi panitia dalam seleksi penerimaan tersebut. Hal ini diketahui setelah dalam penelusuran polisi mendapati dua calon siswa mendatangi rumah AKP SAM dan membawa uang.

"Jumlah casis yang kita temukan melakukan upaya berkoordinasi dengan oknum panitia baru ada dua orang. Masing-masing diminta Rp 150 juta. Pembayaran pertama Rp 30 juta dan kemudian Rp 120 juta,"jelasnya.

Dari penangkapan di rumah AKP SAM itu polisi menemukan barang bukti uang sebesar Rp 260 juta ditambah Rp 40 juta saat penggeledahan dan kuitansi Rp 40 juta. Sementara itu tiga tersangka kini ditahan di Rutan Polda Sulsel. Ketiganya dikenakan pasal korupsi dengan ancaman penjara variasi yaitu 1 hingga maksimal 5 tahun dan denda minimal Rp 5 miliar dan maksimal Rp 20 miliar. "Ini masih tahap penyelidikan dan penyidikan di Polda. Kita akan menelusuri dugaan keterlibatan panitia lainnya," pungkas Agus. (flo/jpnn)

KODAM JAYA MENERIMA CALON TANTAMA (CATAM)



Kodam Jaya Buka Penerimaan Catam

Kodam Jaya / Jayakarta telah membuka kesempatan bagi para pemuda di wilayah Jabodetabek untuk menjadi Calon Tamtama (catam) Prajurit Karier TNI AD Gelombang ll TA 2012.

Persyaratan Umum : Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan YME serta setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, bukan prajurit TNI / anggota Polri dan PNS.

Usia pada tanggal 26 November 2012 minimal 18 tahun dan maksimal 22 tahun.

Tinggi badan minimal 165 cm dan berat badan seimbang.

Berkelakuan baik serta tidak kehilangan hak untuk menjadi prajurit TNI yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Polres setempat.

Tidak ditato / tindik atau bekas tato / tindik.

Persyaratan Khusus: Sanggup menjalani ikatan dinas pertama (IDP) keprajuritan sekurang kurangnya 7 tahun sejak diangkat menjadi prajurit TNI. Sanggup ditempatkan diseluruh wilayah NKRI setelah pendidikan.

Ketentuan Pendaftaran : Pendaftaran dimulai tanggal 30 Juli sampai dengan 10 Agustus 2012. Pendaftaran melalui internet dengan alamat website : http://rekrutmen-tni.ilmci.com/.

Tempat daftar ulang di Makodam Jaya Jl. Mayjen Sutoyo No. 5 Cililitan Jakarta Timur dengan membawa : Print out pendaftaran dari internet, KTP dan KK orang tua/wali (foto copy). KTP dan KK Jabodetabek dari calon (Asli dan foto copy). Akte/Surat Kenal Lahir (Asli dan foto copy), Ijazah/STTB SD, SMP, SLTA serta transkrip nilai/NEM (Asli dan foto copy). Pas foto hitam putih ukuran 4 X 6 sebanyak 2 Lembar. Map folio warna merah 2 Lembar.

Materi seleksi terdiri dari seleksi administrasi, kesehatan, kesamaptaan jasmani, wawancara dan seleksi psikologi. Selama proses seleksi tidak dipungut biaya dan bebas KKN, bila terbukti akan dinyatakan tidak lulus atau dikeluarkan dari pendidikan pertama. Untuk lebih rinci dapat ditanyakan di tempat pendaftaran.

Kapendam Jaya
Kolonel Inf Adrian Ponto S

Minggu, 29 Juli 2012

HIMBAUAN



PENANDATANGANAN MOU A NTARA KPU DENGAN KPID SUL SEL



Kasat Lantas Polrestabes Makassar, AKBP Lufri Prasetyono
“TINDAK TEGAS PELAKU BALAP LIAR!!!”

AKHIR-akhir ini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) marak aksi balapan liar di berbagai jalan yang ada di kota “Angin Mammiri”. Aksi-aksi yang dilakukan para geng motor ini, sudah sangat menganggu masyarakat.

Dan yang terparah, baru-baru ini salah seorang Kapolsek terkena anak panah saat menghentikan aksi balapan liar di jalan Veteran.
Untung saja anak panah itu hanya menempel di jaket Kapolsek.

Maraknya balap liar di Kota Makassar ini, kini menjadi tanggung jawab bersama, sehingga peran serta pihak kepolisian, dan masyarakat harus betul-betul terjalin, guna mengantisipasi aksi balapan liar yang sangat merisaukan warga

Saya himbau kepada masyarakat agar kiranya dalam bulan suci ini, mari kita tingkatkan saling menghormati dan disiplin berlalu lintas. Saya sebagai Kasat Lantas akan menindak tegas para pelaku balapan liar yang ada di Kota Makassar,” Kasat Lantas Polrestabes Makassar, AKBP Lufri Prasetyono

Bagi masyarakat yang mengetahui atau mendapatkan adanya kemacetan, balap liar atau anggota Lantas yang melakukan pungli (pungutan liar-red.) bisa mengontak ke nomernya di 08123188098.

Minggu, 08 Juli 2012

SEKILAS POLDA SULAWESI SELATAN



POLDA SULAWESI SELATAN

Secara historis Kepolisian Republik Indonesia lahir pada 1 Juli 1946 sebagai jawatan yang langsung berada di bawah Perdana Menteri. Pulau Sulawesi sebagai bagian teritorial Indonesia yang cukup luas menjadi pertimbangan dari terbentuknya kepolisian daerah Sulawesi pada kurun waktu tahun 1950 hingga 1960. Seiring dengan percepatan kemajuan bangsa Indonesia, maka tugas serta tanggung jawab kepolisian semakin berat. Dengan dikeluarkannya keputusan Kapolri No. Pol. Keputusan/06/IX/1996 tanggal 16 September 1996 terbentuklah Polda Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Makasar. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan hingga kini telah dipimpin oleh Beberapa orang Kapolda. Polda Sulawesi Selatan bertanggung jawab atas stabilitas keamanan pada wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang memiliki posisi strategis dalam konstilasi pembangunan di Indonesia.

Makna Logo

Bintang Bersudut Lima melambangkan Pancasila.

Perahu Phinisi melambangkan jiwa masyarakat Sulawesi Selatan berjiwa pelaut yang gagah dan berani serta melambangkan kebesaran jiwa dan kemampuan suatu bangsa.

Padi dan Kapas melambangkan kemakmuran masyarakat Sulawesi Selatan akan pangan dan sandang.

Warna Hitam melambangkan kekekalan. Warna Merah melambangkan keberanian dan kebenaran. Warna Kuning Emas melambangkan kecintaan terhadap tugas demi kebesaran bangsa dan negara. Warna Biru melambangkan kesetiaan terhadap tugas. Warna Putih melambangkan kesucian yang berarti Polri dalam menjalankan tugas senantiasa berdasarkan kesucian. Warna Biru Muda Kehijauan melambangkan harapan dan kesuburan terhadap perkembangan Polri dari masa ke masa.

Jumat, 06 Juli 2012

UPACARA PERINGATAN KE 66 HUT BHAYANGKARA TAHUN 2012 PANGKEP

 
Kapolres Pangkep, AKBP Idil Tabransyah berharap pada setiap desa dan kelurahan untuk dapat menganggarkan pembangunan poskamling pada Alokasi Dana Desa (ADD). Karena manfaatnya sangat banyak.

''Keberadaan poskamling dapat membantu keamanan di wilayan tersebut,'' kata Kapolres usai menghadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-66 di halaman Mapolres Pangkep, Minggu (1/7).
Disebutkan Idil, Poskamling Minasa Te'ne merupakan perwakilan poskamling teraman dan terindah di Sulsel. Karena itu Kapolsek Minasa Te'ne mendapat penghargaan dari Polda Sulsel.
Poskamling merupakan tempat warga untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya. Selama ini, poskamling yang ada di Minasa Te'ne dinilai sebagai poskamling yang aktif melakukan ronda dan menjaga keamanan. Di wilayah itu,warga senantiasa melakukan koordinasi dengan polsek setempat jika ada hal yang mencurigakan.
Dalam upacara HUT Bhayangkara ke 66, inspektur upacara Bupati Pangkep, H Syamsuddin A Hamid membacakan sambutan Kapolri . Upacara dihadiri ratusan personel Polres Pangkep dan Satpol PP hingga organisasi kemasyarakatan serta pejabat setempat.
Berbagai rangkaian menyambut HUT Bhayangkara tahun ini. Selain pagelaran dan lomba seni, juga lomba perahu serta tangkap bebek dan jalan santai. Semua perlombaan itu melibatkan masyarakat umum dan unsur polres.

Kesiapan Angkutan Lebaran Terpadu 2012 di Sulawesi Selatan

Photobucket
Rapat koordinasi angkutan umum lebaran 2012 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, H. A. Muallim di Ruang Data Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, 2 Juli 2012. Sekda mengatakan bahwa semua sektor perhubungan, baik darat, laut, dan udara harus siap dalam bentuk terpadu sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan KP 218 tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2012 (1433 H) dan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan 1794/VI/Tahun 2012 Tanggal 25 Juni 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran terpadu Tahun 2012 (1433 H). Sekda juga meminta kepada Dinas Perhubungan untuk menyiapkan posko terpadu, khususnya di jalan poros Makassar – Bone yang sering terjadi kemacetan yang sangat parah.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Selatan, A. Masykur A. Sulthan mengatakan bahwa jembatan timbang di-non aktifkan fungsinya selama bulan suci ramadhan, kecuali melampaui batas kapasitas angkutan. Organda juga diminta untuk tidak menaikkan tarif angkutan umum diatas 20 persen, dan apabila kedapatan menaikkan tarif diatas ketentuan yang sudah ditetapkan, maka surat izin angkutan umum tersebut akan dicabut.
Selain hal di atas, Kadis Perhubungan juga meminta kepada Perusahaan Daerah Terminal Kota Makassar agar menghimbau kepada sopir-sopir angkutan daerah/kota untuk tidak menurunkan penumpang sebelum masuk terminal selama bulan ramadhan hingga H+7 lebaran. Selain itu, bus angkutan umum tidak boleh menaikkan barang di atas atap maupun di belakang bus. Dan apabila diindahkan, maka akan dikenakan sangsi berupa pencabutan izin trayek.
Sementara untuk angkutan udara, pihak Angkasa Pura diminta untuk dapat mengatur alur naik dan turun penumpang di bandara agar tidak terjadi lonjakan antrian dan pengaturan kendaraan di pintu masuk bandara. Dan untuk angkutan laut, pihak pelabuhan diminta agar dapat mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang dan kesiapan armada. Untuk penyeberangan di pelabuhan bira, pemerintah kabupaten diminta kerjasamanya agar tidak terjadi kelangkaan BBM untuk kapal-kapal rakyat. Dan untuk penyeberangan Bajoe – Kolaka tidak perlu merasa risau, karena armada Angkatan Laut sudah menyiapkan 8 armada.
Sementara Kepala Sub Bagian Polisi Lalu Lintas, AKBP. H. Yahya Samosir yang mewakili Ditlantas, menyatakan bahwa pihaknya siap untuk melakukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan terkait dengan arus lebaran 2012 di Sulawesi Selatan.